Larangan Bermain Judi di Indonesia

Larangan judi

Larangan judiLarangan Bermain Judi – Berlokasi di Asia Tenggara, negara Indonesia yang mempunyai populasi lebih dari 240 juta jiwa, sebagai negara terpadat keempat di dunia, memiliki hingga sekitar 85% warga muslim, yang dalam agama Islam maka judi itu haram dan terlarang. Tetapi sebagian besar negara di Asia Tenggara ini melegalkannya, seperti yang ada di Thailand misalnya. Namun aktivitas perjudian di Indonesia pada saat ini sudah dinyatakan sebagai bentuk kejahatan dan termasuk ke dalam kegiatan yang terlarang.
Namun untuk anda yang suka melihat hasil pengeluaran sgp hari ini, maka anda berada di tempat yang paling pas bersama http://pengeluaransgphariini.net/

Larangan Judi di Indonesia

Pelarangan tersebut meliputi judi dalam berbagai bentuknya, termasuk judi online, sementara di seluruh Asia telah dilaporkan bahwa telah terjadi peningkatan pertumbuhan perjudian dalam bentuk casino online, dengan nilai yang akan segera mencapai lebih dari hingga 80 miliar USD. Seluruh jenis casino online, dan room poker, juga bingo serta toko taruhan adalah dilarang di Indonesia. Dahulu sempat ada lotre yang dikelola oleh negara di Indonesia, pada masa lalu, namun kini telah  dihentikan. Larangan kegiatan perjudian tersebut di Indonesia tercantum dalam produk hukum berikut ini.

Aturan Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Larangan perjudian diatur dalam KUHP pada Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP

Aturan Di Luar KUHP

Larangan perjudian dalam KUHP tersebut diperkuat lagi dengan adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mengatur tentang perjudian dalam bentuk yang secara konvensional. Sedangkan untuk kegiatan perjudian dalam bentuk yang secara non konvensional yang merupakan jenis baru yang berkembang sebagai suatu hasil inovasi terkait dengan perkembangan dalam dunia IT maka telah diatur pula dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) , yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ancaman Berat Bagi Pelaku Judi Ilegal

Meski tak dapat dipungkiri aktivitas perjudian secara sembunyi-sembunyi di bawah tanah kadang masih ada juga. Tapi ancaman hukuman bagi para pelaku judi ilegal cukup berat di Indonesia.

Hukuman Sesuai Pasal 303 BIS KUHP

Pasal 303 BIS KUHP  ayat (1) mengancam tersangka perjudian dengan hukuman penjara selama 4 tahun atau denda hingga sebesar 10 juta Rupiah, dan pada ayat (2) nya mengancam tersangka perjudian yang pernah dihukum karena melakukan perjudian sebelumnya dengan hukuman penjara selama 6 tahun dan denda sebesar hingga 25 juta Rupiah.

Hukuman Sesuai Pasal 303 KUHP

Sedangkan sesuai pasal 303 KUHP maka tersangka perjudian akan menghadapi ancaman hukuman penjara hingga selama 10 tahun atau denda sebanyak hingga 15 juta Rupiah.

Hukuman Perjudian di Propinsi Aceh

Hukuman untuk kegiatan perjudian ilegal di Indonesia memang cukup keras. Sedangkan hukuman bagi para pelaku judi ilegal di propinsi Aceh adalah berupa hukuman cambuk yang pada biasanya dilaksanakan secara langsung di depan publik. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberi efek jera dan masyarakat luas dapat mengambil pelajaran dan mendapat peringatan atas terlarangnya perbuatan tersebut.

Hukuman sesuai Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE

Sedangkan hukuman perjudian secara online sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE secara lex specialis, adalah hukuman penjara selama hingga 6 tahun dan/atau denda sebesar hingga sejumlah 1 miliar Rupiah.

Pengecualian

Meskipun cukup berat ancamannya namun masih terdapat celah dalam pelarangan judi di Indonesia, seakan-akan pelaksanaan larangannya hanya setengah hati dan belum sepenuhnya diterapkan, karena masih terdapat pengecualiannya. Penerapan perjudian sebagai suatu tindak pidana tersebut bisa hilang sifat perbuatan melawan hukumnya apabila aktivitas perjudian tersebut memperoleh izin dari pihak yang berwenang sehingga maka kemudian perjudian tersebut lantas menjadi sebagai suatu hal yang sah ataupun legal. Rencana revisi UU KUHP atau RUU KUHP pasal 505 ayat (1) tentang Perjudian justru menunjukkan perkembangan yang memprihatinkan, dan merosot, karena masih mengakomodir adanya celah dengan masih akan dimungkinkannya dilakukan legalisasi perjudian di Indonesia.

Sayang sekali larangan judi di Indonesia masih dilakukan dengan setengah hati dengan adanya celah berupa pengecualian tersebut, meski demikian namun sudah cukup keras ancaman hukumannya, dan sebaiknya ancaman hukumannya, terutama besaran dendanya bisa ditambah lagi, guna memberi efek jera.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *